loading...
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengingatkan humas kementerian dan lembaga agar lebih siap menghadapi krisis komunikasi di media sosial. Foto: Ist
JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengingatkan humas kementerian dan lembaga agar lebih siap menghadapi krisis komunikasi di media sosial. Pesan itu disampaikan dalam pembekalan bertema “Social Media Ready: Verify, Clarify, Respond” yang digelar di Jakarta.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Anugerah Media Humas (AMH) 2025 yang diikuti secara luring dan daring.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Fifi Aleyda Yahya menilai media sosial kini menjadi ruang utama pembentukan opini publik. Dalam hitungan detik, satu informasi dapat meluas, membentuk persepsi, bahkan memengaruhi kebijakan. Karena itu, dia menekankan tiga prinsip utama bagi pengelola komunikasi publik yakni verify, clarify, dan respond.
Menurut Fifi, setiap informasi mesti diverifikasi sebelum disebarkan untuk mencegah kesalahan data. Langkah clarify diperlukan agar institusi berani meluruskan informasi keliru dengan santun dan berbasis fakta. Adapun respond menuntut kecepatan dan kehadiran aktif di ruang digital untuk memberi kejelasan dan ketenangan publik.
“Kecepatan penting, tetapi tanpa akurasi justru menimbulkan kebingungan. Sebaliknya, akurasi tanpa respons cepat memberi ruang bagi narasi liar membentuk opini,” ujar Fifi, Rabu (12/11/2025).
Menurut dia, keseimbangan ketiganya menjadi kunci komunikasi publik yang efektif di era media sosial. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan penetrasi internet nasional telah melampaui 80 persen.
Survei Komunikasi Global University of Southern California memperkirakan, pada 2030 media sosial akan menjadi kanal komunikasi paling relevan. Kondisi itu membuat humas pemerintah harus lebih tanggap terhadap risiko krisis akibat hoaks, disinformasi, dan ketidaktepatan informasi.
