loading...
Pakar Ekologi Politik sekaligus Pengajar Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB, Soeryo Adiwibowo. Foto: Dok Pribadi
JAKARTA - Penyelesaian persoalan tenurial di Blok Tanamalia, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, membutuhkan pendekatan yang menggabungkan dialog, kejujuran, pemetaan akar masalah, mediasi pemerintah, serta kepastian hukum. Langkah tersebut penting agar kegiatan eksplorasi yang telah memiliki dasar hukum dapat berjalan, tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat di sekitar kawasan.
Pakar Ekologi Politik sekaligus Pengajar Program Studi Komunikasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB, Soeryo Adiwibowo, mengatakan konflik tenurial umumnya memiliki persoalan kompleks karena melibatkan kepentingan sosial, ekonomi, politik, serta relasi antaraktor. Karena itu, penyelesaiannya tidak cukup hanya melihat aspek legal, tetapi perlu memahami kondisi dan akar persoalan di lapangan.
“Kalau kita masuk ke hal-hal seperti ini, pengalaman selama ini kita harus jujur saja. Terhadap diri kita, terhadap kedua belah pihak. Saya kira kejujuran itu menjadi senjata penting untuk perdamaian, karena dengan begitu kepercayaan bisa dibangun,” kata Soeryo saat diwawancara.
Baca Juga : RI Tegaskan Komitmen Penguatan Hak Tenurial Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal
Menurut Soeryo, perusahaan perlu membuka ruang komunikasi dengan masyarakat secara konsisten. Pemerintah pusat dan daerah juga perlu hadir sebagai mediator dengan terlebih dahulu memahami aktor, kepentingan, serta motif yang membentuk konflik.
“Pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu penting untuk hadir sebagai mediator. Tetapi sebelum itu, semua pihak harus memahami medan persoalannya secara mendalam. Kuncinya dialog di atas semua hal, walaupun melelahkan dan membutuhkan waktu,” ujarnya.
