loading...
BANDUNG - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyebut Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar0 berada di garis terdepan menutup ruang gerak jaringan judi online (judol) . Pemberantasan judi online ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan partisipasi penuh dari masyarakat.
Hal itu dikatakan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam yang dibacakan Sekretaris Deputi Bidkoor Kominfo, Ariefin Sjarief pada Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Implementasi Kebijakan Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Dalam Rangka Peningkatan Literasi Digital Tentang Bahaya Konten Negatif di Provinsi Jawa Barat, Kamis, 4 Desember 2025.
"Setiap keluarga, tokoh agama, lembaga pendidikan, hingga komunitas lokal perlu menjadi benteng pencegahan dengan saling mengingatkan, berani melapor, dan bersama menolak segala bentuk perjudian daring," kata Ariefin, Jumat (5/12/2025).
Baca juga: Komdigi Prioritaskan Amanat Presiden Berantas Judol lewat Jaring Aspirasi
Khusus di Provinsi Jabar, Data PPATK menunjukkan terdapat lebih dari 2,6 Juta pemain judi online sepanjang 2025. Sedangkan, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Karawang merupakan Kabupaten/Kota dengan jumlah pemain tertinggi pada Provinsi Jawa Barat.
Lebih lanjut, terdapat penerima Bansos yang juga bermain judi online. Ini adalah potret nyata masyarakat yang sedang terancam. Ketika bantuan pemerintah yang seharusnya untuk kesejahteraan malah digunakan untuk berjudi, maka ada yang harus diperbaiki secara serius dan itu harus dilakukan sekarang.
