loading...
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menganggap kebijakan subsidi motor listrik benar-benar kontra-produktif dengan kondisi riil di masyarakat. Foto: Maka
JAKARTA - Di tengah himpitan ekonomi, di saat daya beli masyarakat melemah dan tabungan kian menipis, pemerintah menawarkan solusi: subsidi untuk membeli motor listrik baru. Namun, pertanyaan kritis menggema di ruang publik: apakah kebijakan ini sejatinya obat, atau justru racun yang menambah beban?
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) secara lantang menyuarakan kritik tajamnya. Mereka mendesak pemerintah untuk segera menghentikan program tersebut dan mengalihkan anggarannya ke sektor yang dianggap jauh lebih vital dan mendesak: angkutan umum.
MTI menagih janji Presiden Prabowo Subianto yang pernah diucapkan namun hingga kini belum terealisasi, seraya menyebut kebijakan saat ini sebagai "beban baru bagi rakyat."
"Di tengah tabungan masyarakat yang habis dan tekanan inflasi, pemerintah justru mendorong konsumsi baru melalui subsidi motor listrik. Ini malah akan memberi beban baru, bukan obat bagi rakyat," ujar Ketua Umum MTI, Tory Damantoro, dalam sebuah pernyataan resmi.
Salah Sasaran, Salah Waktu
Menurut MTI, kebijakan subsidi motor listrik ini benar-benar kontra-produktif dengan kondisi riil di masyarakat. Di saat warga membutuhkan stimulus untuk memperluas lapangan kerja dan menaikkan pendapatan, pemerintah justru mendorong mereka untuk membuka keran pengeluaran baru.
"Masyarakat menganggap stimulus sebagai cara memperluas lapangan kerja dan menaikkan pendapatan. Motor listrik tidak menjawab hal itu," kata Wakil Ketua MTI, Djoko Setijowarno. Ia menegaskan bahwa produk konsumtif seperti motor listrik justru akan menjerat masyarakat dalam liabilitas baru berupa cicilan dan biaya perawatan.
