loading...
Firman Tendry Masengi
Advokat/Direktur Eksekutif RECHT Institute
PASAR modal tidak lagi dapat dipahami semata sebagai ruang transaksi ekonomi yang netral dan rasional. Ia telah berkembang menjadi arena kekuasaan finansial yang menentukan nasib dana publik dalam skala massif. Ketika manipulasi informasi, rekayasa laporan keuangan, dan perdagangan orang dalam berlangsung secara terstruktur, persoalan yang muncul bukan sekadar pelanggaran regulasi, melainkan kejahatan sistemik yang menggerogoti kepercayaan publik dan merusak legitimasi hukum ekonomi itu sendiri. Dalam konteks ini, pasar modal tidak sedang menghadapi krisis teknis, melainkan krisis etika dan krisis hukum secara bersamaan.
Kejahatan di pasar modal memiliki karakter yang berbeda dari kejahatan konvensional. Ia tidak dilakukan secara kasat mata, melainkan melalui instrumen hukum dan mekanisme transaksi yang tampak sah. Manipulasi harga saham, penyajian laporan keuangan yang menyesatkan, dan rekayasa prospektus investasi merupakan bentuk kejahatan yang menyaru sebagai aktivitas bisnis. Inilah yang menjadikan kejahatan pasar modal sebagai kejahatan kerah putih yang berdampak luas, merusak struktur kepercayaan publik, serta menimbulkan kerugian sosial yang jauh melampaui nilai material semata.
Yurisprudensi Indonesia telah menunjukkan bahwa kejahatan pasar modal bukanlah konstruksi teoretis belaka. Kasus Sarijaya Sekuritas memperlihatkan bagaimana manipulasi instrumen investasi menghancurkan dana masyarakat secara sistemik, yang kemudian dipertegas melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 K/Pid.Sus/2012 yang menyatakan bahwa kejahatan di sektor keuangan harus dipandang sebagai kejahatan serius karena berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik.
Demikian pula perkara Antaboga Delta Sekuritas yang menyeret nama besar lembaga keuangan nasional, menyingkap bahwa praktik investasi dapat berubah menjadi kejahatan terorganisir ketika pengawasan dilemahkan dan relasi kuasa ekonomi bekerja tanpa kendali.
