Pemerintah Kaji Pembatasan Pertalite Berdasarkan Jenis Kendaraan

JAKARTA - Pemerintah mengkaji pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dengan menggunakan jenis kendaraan sebagai salah satu acuan penyaluran subsidi. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memastikan subsidi energi lebih tepat sasaran, terutama agar manfaatnya tidak dinikmati masyarakat dari kelompok ekonomi atas.

"Subsidi energi kan sudah diberikan dan terhadap Pertalite maupun Biodiesel tidak naik sehingga menjadi akses bagi masyarakat. Namun, penyalurannya diprioritaskan kepada jenis mobil-mobil tertentu," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Baca Juga: Gaduh Orang Kaya Dilarang Beli Pertalite, Bahlil: Desil 9-10 Itu Seperti Saya

Airlangga mengatakan pemerintah masih mematangkan mekanisme pembatasan Pertalite dengan mempertimbangkan karakteristik kendaraan yang digunakan masyarakat. Pendekatan berbasis jenis kendaraan dinilai dapat mempermudah pelaksanaan pengawasan di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), dibandingkan dengan melakukan verifikasi kondisi ekonomi setiap konsumen secara langsung. "Pembatasan subsidi ini berbasis dari jenis kendaraannya, karena tipe kendaraan itu mencerminkan kelompok desil masyarakat. Nanti skema ini akan kita matangkan lagi," katanya.

Berdasarkan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), tingkat kesejahteraan masyarakat dikelompokkan ke dalam 10 desil. Desil 1 mencakup 10% masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah, sedangkan desil 9 dan 10 merupakan 20% kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tertinggi.

Pemerintah sebelumnya mengkaji pengetatan akses Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10 agar masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih tinggi dapat beralih menggunakan BBM nonsubsidi. Langkah tersebut diharapkan dapat mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi sekaligus meningkatkan efektivitas anggaran kompensasi energi.