Pemerintah Tambah Utang Baru Rp463 Triliun hingga Akhir Agustus 2025

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan penarikan utang baru pemerintah mencapai Rp463,7 triliun hingga 31 Agustus 2025. Jumlah tersebut setara 59,8 persen dari target pembiayaan utang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar Rp775,9 triliun.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menjelaskan, realisasi pembiayaan utang pemerintah hingga akhir Agustus mencapai Rp425,7 triliun atau 69,1 persen dari target Rp662 triliun. Meski angkanya cukup besar, ia menegaskan posisi utang baru masih terkendali.

"Ini di-breakdown dari pembiayaan utang sebesar Rp 463,7 triliun atau 59,8 persen dari target APBN. Dan yang kedua adalah pembiayaan non-utang minus Rp 38 triliun atau 23,8 persen dari APBN," ujar Thomas dalam konferensi pers APBN KiTA dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan, Kamis (25/9/2025).

Baca Juga: Perdana Umumkan APBN KiTa, Purbaya Sebut Defisit APBN Bengkak Jadi Rp321,6 Triliun

Dari sisi instrumen Surat Berharga Negara (SBN), Thomas menyebut kinerja pasar tetap positif. Permintaan investor pada lelang SBN di pasar perdana terjaga kuat, tercermin dari rata-rata bid to cover ratio yang mencapai 3,03 untuk Surat Utang Negara (SUN) dan 3,15 untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Menurut dia tingginya permintaan investor tidak lepas dari status investment grade Indonesia yang membuat SBN dipandang aman di pasar global. "Kepercayaan ini terlihat dari minat asing yang tetap tinggi meski volatilitas pasar meningkat," ujarnya.

Sejalan dengan itu, yield SBN tenor 10 tahun turun 70 basis poin sejak awal tahun, didukung capital inflow asing sebesar Rp42,61 triliun secara year-to-date hingga pertengahan September 2025. Spread SBN 10 tahun terhadap US Treasury juga menyempit ke level 216 basis poin, lebih rendah dari sejumlah negara sebanding.