loading...
Pencatutan penyajian data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK mengenai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dianggap menyudutkan. Foto: Dok Sindonews
JAKARTA - Pencatutan penyajian data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dianggap menyudutkan. Menurut Sekretaris Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi, semestinya penyajian data LHP dilakukan secara komprehensif guna menjaga objektivitas informasi di ruang publik.
"Kami menyayangkan adanya kesan mencatut dokumen LHP tanpa disertai penjelasan dari otoritas terkait yang bisa menyebabkan kesalahan pemahaman bagi pengguna laporan," ujarnya di Jakarta, Senin (19/1/2026).
Baca juga: UI Tangguhkan Kelulusan Doktor Bahlil Lahadalia
Menurut Abdul Rahman, penyajian LHP BPK mencakup aspek jenis, tujuan, objek, ruang lingkup, hingga rekomendasi dan tindak lanjut pemeriksaan yang telah dilakukan instansi terkait.
Pengambilan data secara parsial dapat mengaburkan fakta yang sebenarnya, terutama terkait tuduhan-tuduhan tidak mendasar.
