loading...
Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan peniadaan tantiem Komisaris BUMN dan direksi perusahaan delat merah bisa menghemat anggaran negara sekitar Rp17-18 triliun. Foto/Dok
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, bahwa sorotan tajam Presiden Prabowo Subianto menyangkut tantiem komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah menjadi perhatian sejak lama. Sebelumnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menghapus pemberian tantiem , insentif, dan penghasilan dalam bentuk lainnya yang dikaitkan dengan kinerja perusahaan kepada anggota dewan komisaris dan anak usaha Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diatur dalam Surat Edaran S-063/DI-BP/VII/2025 per tanggal 30 Juli 2025.
"Ya memang kebijakan itu sudah disampaikan sekitar satu bulan setengah yang lalu," kata Dasco di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Baca Juga: Prabowo Kritik Tajam Tantiem BUMN: Akal-akalan Mereka Saja
Oleh karenanya, kata dia, pemerintah sendiri telah mengambil sejumlah langkah untuk menyikapi persoalan yang berada di perusahaan plat merah tersebut. Pertama, pengurangan jumlah komisaris di setiap perusahaan BUMN.
Dasco menyebut, lebih dari separuh jumlah komisaris di setiap perusahaan itu telah dipangkas. "Lalu yang kedua, memang tantiemnya ditiadakan, dan itu kalau saya tidak salah ada penghematan sekitar Rp17-18 triliun dari tantiem-tantiem yang ada," ujarnya.
