loading...
Yayasan KEHATI bersama peneliti ITB, BRIN, serta Pusat Analisis Sosial AKATIGA memberikan rekomendasi terhadap perubahan iklim. Foto/istimewa
JAKARTA - Kebijakan perubahan iklim nasional diharapkan tidak hanya berorientasi pada penurunan emisi, tetapi juga mengintegrasikan perlindungan keanekaragaman hayati serta kepentingan masyarakat. Terutama kelompok yang paling rentan terdampak krisis iklim.
Hal tersebut mengemuka dalam policy brief berjudul “Perubahan Iklim, Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat: Telaah Kritis dan Rekomendasi atas Fokus Kebijakan Iklim di Indonesia” yang disusun Yayasan KEHATI bersama peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta Pusat Analisis Sosial AKATIGA.
Direktur Program Yayasan KEHATI Rony Megawanto menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara strategi mitigasi dan adaptasi dalam regulasi perubahan iklim.
Baca juga: Indonesia dan China Perkuat Kerja Sama Perubahan Iklim dan Pembangunan Hijau
"RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini mesti bisa menjaga keseimbangan antara upaya mitigasi dan adaptasi. Selama ini strategi adaptasi kita masih fokus pada mengurangi risiko perubahan iklim. Padahal ada strategi lain yang perlu diarusutamakan dalam upaya adaptasi, yaitu memanfaatkan peluang dari terjadinya perubahan iklim," katanya, Sabtu (19/9/2026).
Rony menilai perubahan iklim telah memicu berbagai dampak, mulai dari kenaikan muka air laut, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga banjir serta kehilangan keanekaragaman hayati. Dampak tersebut dinilai paling berat dirasakan masyarakat adat, masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya.
"Kondisi itu disebut menunjukkan adanya persoalan keadilan iklim. Kelompok masyarakat yang kontribusinya terhadap emisi karbon relatif kecil justru dapat menghadapi dampak yang lebih besar akibat perubahan iklim," katanya.
