loading...
Anggota DPD asal Papua Barat Dr Filep Wamafma menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya pasca pelaksanaan PSU Pilkada Provinsi Papua yang digelar pada 6 Agustus 2025. Foto: Ist
PAPUA - Anggota DPD asal Papua Barat Dr Filep Wamafma menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya pasca pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Provinsi Papua yang digelar pada 6 Agustus 2025. Proses penghitungan suara setelah PSU harus berjalan adil, transparan, dan bebas intervensi pihak manapun.
Menurut Filep, berbagai indikasi praktik politik kotor mencederai proses demokrasi di Papua. Dia menyoroti dugaan pengerahan “partai cokelat” yang dinilai dapat memengaruhi kemurnian suara rakyat.
Baca juga: Senator Filep Soroti Masalah Tukin hingga Beban Administrasi Dosen
“Demokrasi akan runtuh jika lembaga yang seharusnya menjaga netralitas justru ikut terlibat dalam permainan politik,” ujar politikus yang berasal dari wilayah adat Saireri tersebut.
Filep juga mengkritik tajam fenomena politik oligarki yang semakin menguat, di mana kelompok-kelompok tertentu, termasuk para donator dan pengusaha diduga mendanai proses politik dengan tujuan menguasai APBD Papua.
