Setelah Kecam PBB, Trump akan Minta Mandat Pasukan Internasional di Gaza

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mengakui mungkin perlu meminta mandat kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bagi pasukan stabilisasi internasional untuk memasuki Gaza. Langkah ini agak membingungkan setelah antipati pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap organisasi internasional tersebut.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, “AS sedang dalam proses membangun pusat koordinasi sipil-militer untuk memantau gencatan senjata Gaza dan kemudian akan mempertimbangkan untuk berpotensi pergi ke PBB dan mendapatkan mandat internasional, membangun pasukan keamanan pertahanan internasional."

Rencana gencatan senjata 20 poin Presiden AS Donald Trump untuk Gaza membayangkan pengerahan pasukan internasional Arab dan Muslim ke wilayah kantong tersebut.

Para pejabat AS mengatakan mereka sedang berdiskusi dengan Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Yordania, Indonesia, dan Azerbaijan tentang kontribusi terhadap pasukan tersebut.

Middle East Eye telah melaporkan Mesir, secara publik dan tertutup, telah melobi untuk mandat PBB.

Mesir juga telah meminta pasukan AS dikerahkan ke wilayah kantong tersebut dengan harapan hal itu akan mencegah pelanggaran gencatan senjata oleh Israel.

Wakil Presiden AS JD Vance menepis kemungkinan tersebut pekan ini.

Upaya pemerintahan Trump mendapatkan mandat PBB akan sarat ironi, mengingat permusuhannya terhadap organisasi tersebut, terutama terkait konflik Israel-Palestina dan perang di Gaza.

Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB sebelumnya, Trump mengejek PBB, dengan mengatakan PBB menggunakan "kata-kata kosong" yang "tidak menyelesaikan perang".

Ketika eskalator yang membawa Trump ke aula Majelis Umum berhenti berfungsi, presiden AS menuduh badan tersebut melakukan "sabotase" dan pemerintahannya mengancam akan menyelidiki kerusakan mekanis eskalator tersebut.