loading...
Marcell Siahaan, Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menanggapi desakan publik soal transparansi royalti musik di Indonesia. Foto/Instagram @marcellsiahaans.
JAKARTA - Marcell Siahaan selaku salah satu Komisioner Lembaga Manajemen Kolektif Nasional ( LMKN ) Periode 2025-2028 menanggapi desakan publik soal transparansi royalti musik di Indonesia.
Menurut Marcell, publik harus memahami terlebih dahulu esensi transparansi yang tengah ramai diperbincangkan. Dia tak ingin ketika banyak pihak yang menuntut transparansi, malah belum memahami sistem royalti itu sendiri.
"Iya, karena ini juga harus diluruskan. Kadang-kadang masyarakat di luar sana juga kadang-kadang kalau ngomong transparansi-transparansi, mereka nggak ngerti apa yang mereka omongin, transparansi yang mana," kata Marcell Siahaan di Senayan, Jakarta.
Baca juga: Polemik Royalti Musik, Menkum: Kita Minta Ada Audit LMK dan LMKN Supaya Transparansi
"Bagian mana yang kita mau ngobrolin, jangan sampai nanti kita ngobrolin transparansi LMK, tapi kita marahnya ke LMKN," tambahnya.
Marcell menegaskan pihaknya tak bermaksud lepas tanggung jawab terkait desakan transparansi dari publik. Namun, ia menilai hal itu lebih tepat untuk disampaikan langsung oleh anggota resmi dari sebuah LMK.
"Kita melakukan disclaimer, kita bukan menolak, bukan, tapi ketika transparansi itu hubungannya dengan LMK, ya tugasnya adalah anggota-anggota tersebut menanyakan kepada LMK di mana dia menjadi anggota, begitu," jelasnya.
