loading...
Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset akan diselesaikan. Foto/dpr.go.id
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Sarifuddin Sudding mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset akan diselesaikan. Namun, ia menilai aturan itu perlu selaras dengan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( RUU KUHAP ).
Sudding menuturkan, KUHAP merupakan fondasi utama hukum acara pidana di Indonesia, yang menentukan batasan dan kewenangan aparat penegak hukum dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan eksekusi, termasuk eksekusi perampasan aset.
"Tanpa payung hukum acara yang kuat dan menyeluruh, implementasi perampasan aset sangat berisiko menimbulkan kesewenang-wenangan, pelanggaran hak asasi warga negara, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat dipersoalkan secara hukum di kemudian hari," kata Sudding, Rabu (17/9/2025).
Baca juga: RUU Perampasan Aset, Komisi III DPR: Harus Sejalan dengan RUU KUHAP
“Maka, KUHAP penting untuk diselesaikan dan diselaraskan dengan RUU Perampasan Aset,” imbuhnya.
Seperti diketahui, RUU Perampasan Aset sudah diusulkan DPR untuk masuk program legislasi nasional (Prolegnas) Prioritas 2025. Komisi III DPR juga telah menyelesaikan pembahasan RUU KUHAP.
