loading...
BSKDN Kemendagri terus memperkuat kualitas perumusan kebijakan berbasis bukti melalui peningkatan kualitas data. Foto/istimewa
JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) terus memperkuat kualitas perumusan kebijakan berbasis bukti melalui peningkatan kualitas data. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan menerapkan Rasch Model dalam pengembangan instrumen survei.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris BSKDN Noudy R. P. Tendean saat membuka kegiatan Sosialisasi Penggunaan Rasch Model dalam Pengembangan Instrumen Survei di Command Center BSKDN pada Selasa, 31 Maret 2026.
Noudy menegaskan, kualitas data sangat ditentukan oleh kualitas instrumen yang digunakan, khususnya dalam survei sebagai salah satu sumber utama data kebijakan. “Kebijakan yang baik harus didukung oleh data yang baik, dan data yang baik harus berasal dari instrumen yang benar-benar teruji, valid, dan reliabel,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Baca juga: Mendagri Tito Karnavian Sudah Teken Surat Kebijakan WFH
Menurut Noudy, selama ini pendekatan klasik seperti uji validitas dan reliabilitas umum telah banyak digunakan. Namun, perkembangan metodologi pengukuran menghadirkan pendekatan yang lebih komprehensif dan presisi, salah satunya melalui Rasch Model.
Rasch Model memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap kualitas butir pertanyaan dalam instrumen survei. Metode ini mampu mengidentifikasi tingkat kesulitan setiap item, konsistensi responden, kesesuaian instrumen dengan konstruk yang diukur, serta potensi bias pada setiap pertanyaan.
“Melalui pendekatan ini, kita tidak hanya mengetahui apakah instrumen cukup baik, tetapi juga memastikan bahwa instrumen tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur,” jelasnya.
