Dinilai Bebani Petani, SPKS Minta Pemerintah Tinjau PP 45/2025

JAKARTA - Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta perhatian pemerintah agar pelaksanaan penertiban kawasan hutan tidak menjadikan petani sawit sebagai subjek penertiban. Selain itu, SPSKS minta agar penyelesaian lahan petani dilakukan melalui mekanisme reforma agraria.

Ketua Umum SPKS, Sabarudin, mengatakan keresahan kini melanda ribuan petani sawit rakyat di berbagai daerah pascaterbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2025 yang menjadi dasar pelaksanaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan.

Baca juga: Kenaikan Pungutan Ekspor CPO, SPKS: Memberatkan Petani Sawit

“Banyak petani kecil yang khawatir akan kehilangan lahan karena dianggap berada di kawasan hutan, padahal mereka telah menggarap tanah tersebut secara turun-temurun,” ujarnya, Sabtu (25/10/2025).