Mendagri: MPP Solusi Efisiensi Birokrasi dan Dorong Ekonomi Lokal

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan solusi inovatif untuk mempercepat efisiensi birokrasi sekaligus mendorong ekonomi lokal. Dengan adanya MPP, masyarakat tidak perlu berpindah dari satu kantor ke kantor lain untuk mengurus berbagai dokumen. Sehingga waktu dan tenaga bisa dihemat.

“Di sini (MPP) semua layanan, mulai dari paspor, Dukcapil, KK, hingga pengurusan PBG terpadu dalam satu lokasi,” kata Tito di Jakarta, Sabtu (18/10/2025)

Baca juga: Mendagri dan Menteri PKP Tinjau MPP Kota Surabaya, Pastikan Pelayanan Berjalan Optimal

Tito menambahkan, saat ini sudah terbentuk 289 MPP di seluruh Indonesia, termasuk 35 kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Dari total 514 kabupaten/kota, masih ada yang belum, dan kami terus mendorong percepatan. MPP membantu masyarakat mendapatkan layanan yang transparan, cepat, dan efisien, sekaligus mengurangi risiko korupsi,” paparnya.

Untuk meningkatkan kualitas layanan MPP di seluruh daerah, Tito menekankan pentingnya integrasi layanan publik melalui platform digital menghubungkan pusat dan daerah. Serta memastikan proses perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), dan Online Single Submission (OSS) tidak parsial dan mudah diakses masyarakat.