Mendamba PKB sebagai Muazin Kepentingan Umat

JAKARTA - Nono Suwarno
Co Founder Ruang Gerak

INSIDEN dalam sebuah dialog televisi nasional mengenai sound horeg beberapa waktu lalu menjadi cermin buram betapa rapuhnya pilar penyeru kepentingan umat Islam di Tanah Air. Seorang warga awam tanpa beban menuding Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan kata-kata kasar lantaran mengeluarkan fatwa haram terhadap fenomena tersebut.

Kendati pelaku akhirnya meminta maaf, peristiwa ini menjadi indikator mengkhawatirkan tentang merosotnya wibawa lembaga perwakilan Islam. Padahal, MUI dihuni oleh figur-figur dengan kapasitas keilmuan dan moral yang mumpuni.

Skeptisisme publik serupa makin riuh di media sosial saat menyoroti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kepercayaan publik terhadap ormas Islam terbesar ini terus tergerus akibat turbulensi internal, polemik konsesi tambang, hingga redupnya peran kritis PBNU dalam diskursus politik kebangsaan lima tahun terakhir.

Situasi ini diperparah oleh dugaan kasus korupsi yang menyeret kader utamanya. Alhasil, umat Islam seolah berjalan sendirian menghadapi himpitan persoalan sehari-hari tanpa artikulator sosial-politik yang efektif dan tegar di tengah tarik-menarik kekuasaan.

Di sisi lain, dalam kalkulasi kekuasaan dari era ke era—termasuk pemerintahan Prabowo Subianto—elemen Islam acap kali sekadar ditempatkan sebagai ornamen politik. Islam dirangkul sebatas instrumen insentif elektoral atau stempel legitimasi kebijakan, alih-alih dijadikan sumber inspirasi etik pengelolaan negara.