loading...
Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin (10/8/2026). FOTO/IST
PASURUAN - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengingatkan para pejabat pemda, termasuk yang memimpin BUMD dan badan layanan umum daerah (BLUD), bisa bertindak tertib dalam penggunaan dan pertanggungjawaban anggaran. Legislator Partai Golkar itu menegaskan anggaran bukan sekadar angka dalam perencanaan, melainkan harus digunakan untuk program yang mendatangkan manfaat bagi masyarakat.
"Anggaran harus hadir dalam bentuk pelayanan yang dirasakan masyarakat. Jalan yang baik, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, dan berbagai pelayanan publik lainnya merupakan wujud nyata dari pengelolaan keuangan negara," kata Misbakhun saat menjadi pembicara pada Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Senin (10/8/2026).
Misbakhun menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Pemerintah Kota Pasuruan untuk menggelar kegiatan dalam rangka Masa Reses Sidang DPR itu. Hadir dalam sosialisasi itu, antara lain, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jatim uan Candra Djaisin, Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK Teguh Widodo, dan Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo.
Misbakhun menjelaskan konstitusi telah memberikan mandat yang jelas mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Oleh karena itu, imbuhnya, setiap pejabat maupun pengelola anggaran harus memahami bahwa penggunaan anggaran publik memiliki konsekuensi administratif, hukum, sekaligus moral.
Mantan pegawai Kementerian Keuangan itu menekankan pentingnya keberadaan BPK sebagai supreme audit institution atau lembaga pemeriksa keuangan negara yang memperoleh mandat langsung dari konstitusi. Tujuan pemeriksaan BPK bukan semata-mata mencari kesalahan atau memberikan hukuman kepada pengelola anggaran.
