Penetapan PP 39 Tahun 2025 Selaras dengan Asta Cita Presiden Prabowo

JAKARTA - Pemerintah secara resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 yang mengatur perubahan kebijakan di sektor pertambangan mineral dan batu bara ( Minerba ). Salah satu yang diatur PP ini adalah penegasan wajib pasok industri minerba dalam rangka pemenuhan kebutuhan BUMN yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Pasal 157 beleid baru ini mengatur prioritas pemanfaatan batubara dan mineral kritis lainnya untuk BUMN yang mengelola sektor ketenagalistrikan, penyediaan energi, pupuk, dan industri strategis nasional.

Hal ini diapresiasi oleh Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, M. Kholid Syeirazi. Menurut Kholid, selama ini pelaku usaha tambang, terutama batubara, lebih mengutamakan ekspor ketimbang menjaga keandalan pasok sumber energi primer dalam negeri.

Baca juga: Tok! Baleg DPR Sepakati RUU Minerba Disahkan Jadi UU di Rapat Paripurna

“Produksi batubara digenjot, tetapi rata-rata 74% diekspor untuk menopang ketahanan energi negara lain. Di sisi lain, di dalam negeri kurang mendapat jaminan pasok karena operator lebih memilih ekspor di saat harga batubara tinggi. PP ini mengunci wajib pasok industri minerba untuk BUMN penyelenggara hajat hidup orang banyak, selaras dengan Asta Cita terkait swasembada energi,” katanya, Kamis (9/10/2025).