loading...
Pengamat menilai mediasi China dalam mendamaikan negara-negara yang berkonflik lebih utamakan investasi ketimbang perdamaian. Ini termasuk dalam konflik Thailand-Kamboja. Foto/via Asia Times
JAKARTA - Mediasi biasanya dipandang sebagai upaya mulia dalam politik internasional, yang bertujuan meredakan ketegangan dan mencegah meningkatnya konflik. Namun, ketika China menempatkan dirinya sebagai mediator, logika yang mendasarinya kerap berbeda.
Menurut pengamat kebijakan luar negeri Rishan Sen, Beijing menjadikan mediasi bukan sebagai sarana rekonsiliasi, melainkan instrumen memperkuat pengaruh politik sekaligus mengamankan kepentingan bisnisnya.
“Bahasa diplomatik yang digunakan China kerap dibalut istilah harmoni dan stabilitas, tetapi hasil akhirnya sering kali lebih menguntungkan posisi Beijing dibanding komunitas yang terdampak konflik,” ucapnya, dalam keterangan di kantor berita The Irrawady, Selasa (26/8/2025).
Baca Juga: Proyek 'Kedutaan Super' China di London Picu Kepanikan Inggris
Dari Perbatasan hingga Sumber Daya
Konflik perbatasan Thailand–Kamboja baru-baru ini, yang terburuk dalam lebih dari satu dekade, menewaskan sedikitnya 38 orang dan memaksa ratusan ribu lainnya mengungsi. Dalam situasi ini, China tampil sebagai mediator eksternal berkat hubungan ekonominya dengan kedua negara.
Menteri Luar Negeri China Wang Yi menawarkan bantuan untuk “secara objektif dan adil” meredakan ketegangan, sekaligus mendorong kerja sama trilateral dalam bidang pertanian, energi, lingkungan, hingga penegakan hukum.
