loading...
Pembukaan akses jalan di perbatasan Kabupaten Tapanuli Utara–Tapanuli Tengah guna mempercepat distribusi logistik dan mobilisasi bantuan, Rabu (17/12/2025). Foto/BNPB
JAKARTA - Langkah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong percepatan perbaikan rumah rusak ringan di wilayah terdampak bencana Sumatera dinilai sebagai kebijakan yang tepat dan strategis untuk mengurangi jumlah pengungsi. Menurut Direktur Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan, kebijakan tersebut mencerminkan respons cepat pemerintah dalam mengurai persoalan mendasar yang dihadapi korban bencana, khususnya pengungsi yang masih bertahan di lokasi penampungan.
“Perbaikan rumah rusak ringan harus dipercepat. Ini langkah realistis untuk mengurangi pengungsi secara signifikan, terutama di daerah terdampak banjir di Sumatera, seperti Aceh,” ujarnya, Kamis (18/12/2025).
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berdampak langsung pada aspek sosial dan psikologis korban bencana. Dengan rumah yang segera diperbaiki, warga dapat kembali tinggal secara lebih layak dan tidak berlarut-larut berada di pengungsian.
Baca juga: Megawati Ingatkan Kader PDIP Tidak Korupsi Uang Donasi Bencana Sumatera
Mendagri sebelumnya telah mengusulkan kebijakan ini kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Kabinet di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/12/2025). Dalam usulannya, Tito menyampaikan bahwa percepatan perbaikan rumah rusak ringan berpotensi menurunkan jumlah pengungsi hingga sekitar 30 hingga 40 persen.
Usulan tersebut mendapat persetujuan Presiden Prabowo dengan catatan pemerintah harus terlebih dahulu melakukan inventarisasi dan verifikasi menyeluruh terhadap rumah kategori rusak ringan. Presiden juga menginstruksikan pelibatan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah daerah hingga tingkat desa dalam proses pendataan dan verifikasi.
