loading...
Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut merespons pernyataan Budi Arie Setiadi yang memaparkan analisis mengenai potensi terjadinya akselerasi atau percepatan sejarah dalam dinamika politik nasional sebelum tahun 2029. Foto: Achmad Al Fiqri
JAKARTA - Ketua DPP PDI-Perjuangan Puan Maharani turut merespons pernyataan Ketua Umum DPP Projo Budi Arie Setiadi yang memaparkan analisis mengenai potensi terjadinya akselerasi atau "percepatan sejarah" dalam dinamika politik nasional sebelum tahun 2029. Puan mengingatkan, konstitusi telah mengatur jalannya Pemerintahan selama lima tahun.
Untuk itu, ia menilai, seluruh masyarakat perlu taat hukum. "Sesuai dengan konstitusi, pemerintahan itu berjalan sesuai undang-undangnya per lima tahun. Jadi ikuti konstitusi yang ada dan ya sebagai warga negara yang taat hukum ya ikuti semua aturan itu dengan sebaik-baiknya," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Kendati demikian, Ketua DPR ini menegaskan bahwa gelaran pemilu itu harus berlangsung selama lima tahun sekali. "Pemilu per lima tahun ya kita lakukan setiap lima tahun," pungkasnya.
Baca juga: Budi Arie Minta Maaf soal Insting Percepatan Pemilu 2029, Sebut Tidak Ada Kaitan dengan Jokowi
