loading...
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi menyoroti peningkatan angka pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi pajak dalam beberapa tahun terakhir. Foto: Ist
JAKARTA - Partai Golkar menyoroti peningkatan angka pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi pajak dalam beberapa tahun terakhir. Situasi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari DPR dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Berdasarkan data dihimpun, realisasi restitusi pajak pada 2022 tercatat sebesar Rp280,41 triliun. "Pada tahun 2023 sempat turun menjadi Rp223,66 triliun, namun kembali meningkat pada tahun 2024 sebesar Rp265,67 triliun, dan melonjak pada tahun 2025 hingga mencapai Rp361 triliun," ujar Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi, Rabu (11/2/2026).
Baca juga: Gelar OTT Restitusi Pajak, KPK Tangkap Kepala KPP Madya Banjarmasin
Dalam tiga tahun terakhir tren restitusi pajak menunjukkan kenaikan signifikan, khususnya lonjakan tajam pada 2025 yang mencapai lebih dari Rp95 triliun dibandingkan tahun sebelumnya atau meningkat sekitar 35,9 persen dari 2024 ke 2025.
“Restitusi pajak pada dasarnya adalah uang yang sudah masuk ke kas negara kemudian dikembalikan kepada wajib pajak. Karena itu, mekanisme dan akuntabilitasnya harus benar-benar dijaga,” ujar mantan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin tersebut.
