DPR Dorong Reforma Agraria Berpihak pada Keadilan Rakyat

JAKARTA - Badan Aspirasi Masyarakat (BAMS) DPR RI memberikan perhatian serius terhadap konflik agraria menahun yang terjadi di Sungai Bungur, Jambi. Konflik yang telah berlarut-larut selama 25 tahun ini memicu rencana aksi nyata dari parlemen untuk meninjau langsung kondisi di lapangan.

Wakil Ketua BAMS DPR RI yang juga Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP Dapil Jawa Barat Adian Napitupulu menyatakan pihak legislatif tidak akan tinggal diam melihat persoalan yang berlarut-larut dan merugikan masyarakat kecil.

Baca juga: Hindari Konflik Agraria, Ini Kuntungan Punya Sertifikat Tanah

Fokus utama dari atensi ini adalah dugaan kuat adanya tumpang tindih penyerobotan lahan land reform seluas 1.500 hektare oleh perusahaan kelapa sawit swasta di wilayah tersebut.

"Kasus ini sudah berjalan seperempat abad tanpa penyelesaian yang berpihak pada keadilan rakyat. Lahan seluas 1.500 hektare yang seharusnya diperuntukkan bagi program land reform untuk kesejahteraan masyarakat, negara harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusannya terhadap rakyat," tegas Adian di Kompleks DPR RI, Rabu (9/9/2026).

BAMS DPR berkomitmen mengawal aspirasi ini dan pihaknya segera turun langsung ke Jambi untuk melakukan investigasi dan mediasi di lapangan.

Lahan land reform sejatinya merupakan tanah objek reforma agraria yang dialokasikan negara untuk diredistribusikan kepada petani gurem atau masyarakat setempat demi pemerataan ekonomi. Namun, mandeknya penyelesaian sengketa di Sungai Bungur membuat hak-hak ribuan kepala keluarga terombang-ambing selama puluhan tahun.