loading...
Pemandangan Sheikh Ridwan di Kota Gaza, Gaza, menunjukkan kerusakan parah yang ditinggalkan setelah tentara Israel mundur menyusul perjanjian gencatan senjata, pada 25 Oktober 2025. Foto/Hassan Jedi/Anadolu Agency
JALUR GAZA - Pejabat senior Hamas, Mousa Abu Marzouk, mengatakan pada Selasa malam (4/11/2025) bahwa gerakan tersebut telah menyetujui seorang menteri dari Otoritas Palestina mengelola Gaza demi kepentingan publik.
Dalam wawancara yang disiarkan televisi, Abu Marzouk mengatakan faksi-faksi Palestina telah mencapai konsensus bahwa pasukan keamanan yang beroperasi di Gaza haruslah orang Palestina, di bawah kepemimpinan komite yang bertanggung jawab mengelola wilayah tersebut.
Ia menjelaskan Dewan Keamanan PBB akan sulit menyetujui resolusi pengerahan pasukan internasional di Gaza sebagaimana diusulkan Amerika Serikat (AS).
Abu Marzouk menambahkan para mediator bersikeras pembentukan pasukan internasional semacam itu harus disetujui oleh Dewan Keamanan, sementara Amerika Serikat dan Israel tidak menginginkannya dibentuk berdasarkan resolusi PBB.
Ia menekankan Hamas tidak akan menerima kekuatan militer asing yang menggantikan tentara Israel di Gaza.
