loading...
Amerika Serikat jatuhkan rentetan sanksi baru terhadap Iran di saat kondisi negara Islam tersebut sedang sakit-sakitan. Foto/via Iran International
TEHERAN - Iran sekarang ini menjadi negara dengan kondisi yang "sakit-sakitan", di mana ekonominya memburuk dan dilanda demo nasional lebih dari dua minggu. Dalam kondisi seperti itu, Amerika Serikat (AS) pada hari Kamis menjatuhkan serangkaian sanksi baru terhadap negara Islam tersebut.
Washington menyatakan rentetan sanksi baru ini sebagai respons atas tindakan keras rezim Iran terhadap para demonstran. Sanksi-sanksi tersebut menargetkan pejabat keamanan senior, sebuah penjara terkenal yang dituduh melakukan penyiksaan terhadap tahanan, dan jaringan luas perusahaan fiktif yang digunakan untuk mencuci uang miliaran dolar dari penjualan minyak dan petrokimia.
Baca Juga: Langka, PM Israel Netanyahu Minta Trump Tunda Serangan AS terhadap Iran
Ini merupakan tindakan terkoordinasi oleh Departemen Luar Negeri dan Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS yang ditujukan kepada apa yang disebut oleh pejabat Amerika sebagai "arsitek" dari penindasan brutal rezim terhadap demonstran damai dan mesin keuangan yang mendukung penindasan rezim.
"Ini tentang berdiri bersama rakyat Iran," kata Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari NDTV, Jumat (16/1/2026).
"Atas arahan Presiden [Donald] Trump, Departemen Keuangan memberikan sanksi kepada para pemimpin kunci Iran yang terlibat dalam penindasan brutal terhadap rakyat Iran. Departemen Keuangan akan menggunakan setiap alat untuk menargetkan mereka yang berada di balik penindasan tirani rezim terhadap hak asasi manusia," paparnya.
Inti dari pengumuman rentetan sanksi pada hari Kamis adalah penetapan Penjara Fardis, yang oleh Departemen Luar Negeri AS digambarkan sebagai lembaga tempat perempuan dan tahanan lainnya telah mengalami "perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat". Langkah ini menempatkan penjara tersebut di bawah sanksi AS, yang secara efektif membekukan aset apa pun di bawah yurisdiksi AS dan melarang warga Amerika melakukan transaksi yang melibatkan penjara tersebut.
Secara bersamaan, OFAC memberikan sanksi kepada beberapa pejabat keamanan senior Iran, termasuk Ali Larijani, sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran, yang menurut pejabat AS memainkan peran sentral dalam mengoordinasikan respons terhadap protes yang pecah sejak Desember 2025. Menurut Departemen Keuangan AS, Larijani termasuk di antara para pemimpin pertama yang secara terbuka menyerukan penggunaan kekerasan terhadap para demonstran.
