Luhut Bongkar Banyak Izin UMKM di Bali Justru Diobral ke Perusahaan Asing

JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan praktik pelanggaran serius dalam pemberian izin usaha di Bali. Ia menemukan banyak izin usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) justru diberikan kepada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) sebuah tindakan yang merugikan pelaku UMKM lokal.

"Banyak izin skala UMKM justru diberikan kepada perusahaan PMA yang seharusnya tidak diperbolehkan. Bahkan, 39,7 persen di antaranya tidak memenuhi persyaratan usaha," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (20/8).

Baca Juga: 2 Eks Tentara Israel Diduga Kelola Vila Mewah di Bali, Indonesia Diminta Bertindak

Menurut Luhut, praktik tersebut secara nyata memukul UMKM lokal, yang seharusnya memiliki pangsa pasar yang lebih terlindungi. Pemberian izin yang tidak tepat sasaran ini tidak hanya menimbulkan persaingan yang tidak sehat, tetapi juga menghilangkan peluang bagi masyarakat setempat untuk mengembangkan usahanya.

Lebih lanjut, Luhut juga menyoroti berbagai tantangan lain yang dihadapi sektor pariwisata di Bali. Tantangan tersebut meliputi kondisi overtourism di sejumlah kawasan populer seperti Canggu, Kuta, dan Ubud, yang memicu masalah lingkungan. Persoalan sampah dan kemacetan menjadi isu yang mendesak untuk ditangani.