Menjaga Jakarta Tetap Layak Huni di Tengah Keterbatasan Lahan

JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus berupaya menjaga Jakarta agar tetap layak huni di tengah adanya keterbatasan lahan. Dalam menghadapinya, dibutuhkan strategi yang tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pengaturan pemanfaatan lahan secara bijak.

Sebagai ibu kota, Jakarta selalu memiliki daya tarik bagi para perantau. Tetapi, dengan luas wilayah sekitar 661,5 kilometer persegi dengan jumlah penduduk yang telah melampaui 10 juta jiwa berdasarkan data BPS Jakarta pada April 2024, kini Jakarta tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan tata ruang kota.

Bukan hanya menjadi salah satu kota termacet di Indonesia menurut TomTom Traffics, Jakarta juga mengalami penyempitan lahan. Kondisi ini membawa dampak luas, mulai dari permukiman yang semakin padat, berkurangnya ruang terbuka hijau, hingga meningkatnya harga tanah dan properti yang membuat akses terhadap hunian layak semakin sulit.

Dari sisi lingkungan, penyempitan lahan juga berkontribusi pada meningkatnya polusi, berkurangnya daerah resapan air, serta tingginya risiko banjir.

Penyempitan lahan di Jakarta terjadi akibat berbagai faktor. Selain pertumbuhan penduduk, kondisi alam seperti banjir rob, abrasi, dan penurunan muka tanah turut memperburuk situasi. Alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan permukiman maupun komersial, ditambah praktik spekulasi tanah, semakin menekan ketersediaan ruang yang layak.

Salah satu instrumen yang berperan penting untuk menjaga Jakarta agar tetap layak huni adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Melalui kebijakan yang adil dan proporsional, PBB dapat mendorong pemanfaatan tanah agar tidak hanya menjadi objek spekulasi, melainkan benar-benar dimanfaatkan secara produktif.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny mengatakan bahwa di Jakarta, penerapan PBB dibedakan antara objek hunian dan non-hunian.