loading...
Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Sehari sebelumnya, dia terjaring OTT di Riau. Foto: Nur Khabibi
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang turut menangkap Gubernur Riau Abdul Wahid. Kasus ini berkaitan dengan penambahan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, ada semacam jatah preman untuk kepala daerah. Modus-modus itu terlihat dalam kasus ini.
Baca juga: OTT Gubernur Riau Abdul Wahid, KPK Amankan Uang Senilai Rp1,6 Miliar
"Terkait penambahan anggaran di Dinas PUPR, kemudian ada semacam japrem atau jatah preman sekian persen begitu untuk kepala daerah, itu modus-modusnya," ujar Budi, Selasa (4/11/2025).
Menurut dia, Dinas PUPR memang membawahi sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dengan demikian UPT-UPT ini juga bakal didalami.
