Pemerintah Diminta Lindungi Industri Konstruksi dari Lonjakan Harga Material dan Energi

JAKARTA - Keluarga Alumni Universitas Atma Jaya Yogyakarta (KAMAJAYA) meminta pemerintah menyiapkan terobosan maupun kebijakan strategis pada sektor jasa konstruksi Indonesia yang terpengaruh disrupsi negatif akibat kondisi geopolitik global sebagai dampak krisis di Timur Tengah. Hal ini sangat ditunggu oleh pelaku sektor Industri Jasa Konstruksi Indonesia, tidak terkecuali kontraktor, konsultan, manufaktur konstruksi, vendor serta pelaku sektor jasa konstruksi Indonesia lainnya.

"Krisis Timur Tengah telah secara nyata memberi dampak negatif pada sektor jasa konstruksi Indonesia belakangan ini melalui lonjakan biaya bahan bangunan (baja, semen, dan material konstruksi pabrikan lainnya) serta ancaman melambungnya harga bahan bakar fosil akibat ketidakpastian stok global," ujar Ketua Umum Pengurus Pusat KAMAJAYA Desiderius Viby Indrayana dalam Studium Generale bertajuk" Market Outlook dan Potensi Disrupsi Industri Jasa Konstruksi 2026", pada Jumat (17/4/2026).

Baca Juga: Krisis Nafta Landa Jepang, Sektor Konstruksi dan Manufaktur Mulai Lumpuh

Menurut Viby, gangguan logistik dan melemahnya nilai tukar rupiah, semakin memicu kenaikan biaya transportasi, operasional, logistik serta potensi tertundanya penyelesaian proyek infrastruktur yang sedang berjalan serta indiksi perlambatan pertumbuhan industri jasa konstruksi secara keseluruhan.

Selama ini, pelaku sektor jasa konstruksi Indonesia khususnya yang berada dalam kegiatan konstruksi berbasis anggaran belanja negara dan daerah, berpegang pada berbagai kebijakan, regulasi dan insight dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum guna melaksanakan kegiatan teknis jasa konstruksinya, termasuk terkait sertifikasi perusahaan maupun sertifikasi tenaga ahlinya.

Ketua Umum Gabungan Tenaga Ahli dan Terampil Konstruksi Indonesia (GATAKI) ini menekankan pentingnya pembahasan multi pihak mengenai Market Outlook Sektor Jasa Konstruksi Indonesia tahun 2026, khususnya pasca terjadinya disrupsi kondisi politik dan ekonomi global.