PHK Massal, Gaji Ribuan PNS di Amerika Serikat Tak Dibayar

WASHINGTON - Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump mulai memberlakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan pegawai negeri sipil di berbagai lembaga federal menyusul kriris anggaran yang memicu penutupan layanan pemerintahan.

Langkah itu menandai realisasi ancaman Trump untuk memangkas jumlah aparatur dan belanja pemerintah di tengah krisis fiskal yang belum terpecahkan. Ia menuding Partai Demokrat sebagai pihak yang bertanggung jawab atas situasi tersebut.

"Ini akibat kebijakan yang dipengaruhi Demokrat. Mereka yang memulai masalah ini," ujar Trump dikutip dari Reuters, Minggu (12/10).

Pemangkasan pegawai dilakukan di berbagai lembaga, antara lain Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan dan Layanan Masyarakat, Dinas Pajak (IRS), Departemen Pendidikan, Departemen Perdagangan, serta Divisi Keamanan Siber di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri (Homeland Security). Namun, juru bicara masing-masing lembaga belum dapat memastikan jumlah pasti pegawai yang terkena PHK.

Menurut data Departemen Kehakiman, sedikitnya 4.200 pegawai dari tujuh lembaga telah menerima surat pemutusan kerja. Di antaranya, 1.400 orang berasal dari Departemen Keuangan dan lebih dari 1.100 pegawai di Departemen Kesehatan.

Trump diketahui telah menargetkan pemangkasan sekitar 300.000 pegawai sipil federal sepanjang tahun ini sebagai bagian dari program efisiensi birokrasi. Ia juga memerintahkan pembekuan dana infrastruktur senilai lebih dari 28 miliar dolar AS bagi negara bagian yang dikenal sebagai basis Demokrat, seperti New York, California, dan Illinois.