Pramono Klaim sebagai Kepala Daerah yang Tak Protes Dana Transfer Dipotong Rp15 Triliun

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku satu-satunya pemimpin daerah yang tidak mengeluh dan protes ketika dana transfer atau dana bagi hasil (DBH) dipangkas Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hingga Rp15 triliun.

Pramono berharap meski Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2026 terpotong jadi Rp79,06 triliun dari Rp95,35 triliun akan tetap melakukan pembangunan di Jakarta.

”Saya sangat berharap pembangunan di Jakarta mudah-mudahan akan memberikan warna yang lebih baik terutama untuk ke depan walaupun DBH (Dana Bagi Hasil) dipotong Rp15 triliun saya selalu orang yang berpandangan positif," kata Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Sabtu (11/10/2025).

Baca juga: Pramono Ngaku Hanya Ingin Satu Periode Jabat Gubernur Jakarta

"Saya yakin bahwa saya akan bisa memimpin orkestrasi di Balai Kota ini dengan dipotongnya Rp15 triliun satu-satunya provinsi yang nggak ngeluh, karena saya bukan orang yang gampang mengeluh," imbuhnya.

Pramono secara tegas mengajak anak buahnya agar bekerja keras dan bekerja cerdas untuk membangun Jakarta meski APBD berkurang. "Tetapi, kami akan bekerja lebih keras, lebih smart, untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik," tegasnya.

Sebelumnya, sebanyak 18 gubernur protes atas kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Bahkan, pada Selasa 7 Oktober 2025, para gubernur menggeruduk Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menemui Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa.