Praperadilan yang Tidak Melindungi Hak Asasi Tersangka

JAKARTA - Romli Atmasasmita

PRAPERADILAN secara historis bertujuan memberikan perlindungan hak asasi tersangka ketika dihadapkan ke dalam sistem peradilan pidana; sejak ditetapkan sebagai tersangka, dikenakan penahanan terputus hubungan dengan istrinya dan keluarganya. Pergulatan hukum pidana adalah pergulatan kemanusiaan karena menyentuh kebutuhan paling mendasar dari manusia, yaitu hidup bebas tanpa ada rasa ketakutan dan kekurangan.

Pergulatan kemanusiaan di dalam hukum pidana semakin nyata ketika seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka, dikenakan penahanan sementara serta dijauhkan dari hubungan istri dan anak-anaknya. Intinya, praperadilan sangat menyentuh kebutuhan dasar manusia, yaitu kebebasan dari kekuasaan yang eksesif negara.

Lembaga praperadilan yang diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1981 KUHAP sejak awal kesepakatan pembahasan bertujuan sebagai pilar pengawasan terhadap penyelidikan dan atau penyidikan dalam sistem peradilan pidana. Maksud dan tujuan pengawasan adalah untuk memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi tersangka selama dalam proses penyelidikan dan penyidikan dan untuk tujuan tersebut dibentuk hukum acara praperadilan yang dipimpin oleh hakim tunggal dan harus diselesaikan dalam waktu 7 hari; waktu yang sangat singkat untuk urusan terkait hak asasi tersangka dan oleh seorang hakim tunggal yang harus menguasai aspek hak asasi manusia di dalam sistem peradilan pidana; suatu tugas yang tidak mudah dan sederhana pada seorang hakim tunggal dalam waktu yang sangat singkat tersebut.

Praperadilan

Pasal 77
Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan; b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.