Reformasi Perizinan dan Efisiensi Rantai Suplai Jadi Fokus SKK Migas di 2026

JAKARTA - Reformasi perizinan dan efisiensi rantai suplai jadi fokus SKK Migas di 2026. Hal itu terungkap dalam Rakor Dukbis yang diselenggarakan, 3-5 Desember 2025 di Sentul, Bogor.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung yang hadir dalam kesempatan itu mengakui bila sektor hulu minyak dan gas bumi masih menjadi penopang utama ketahanan energi Indonesia, terutama di tengah percepatan transisi menuju bauran energi yang lebih bersih.

“Karena itu, pemerintah menuntut percepatan reformasi perizinan, optimalisasi lapangan eksisting, pengembangan wilayah kerja baru, serta reaktivasi sumur tua yang masih bernilai ekonomis,” kata Wamen saat membuka Rakor Dukbis, Rabu (3/12/2025).

Yuliot menekankan pentingnya peningkatan produksi nasional yang terus merosot dalam satu dekade terakhir. Sebab saat ini produksi yang ada belum mampu menutup kebutuhan domestik, yang mencapai 1,6 juta barel per hari, membuat impor tetap tinggi.

“Ini tantangan bagi ketahanan energi dan pertumbuhan industri. Karena itu, selain memperkuat suplai migas, pemerintah juga mempercepat pemanfaatan energi alternatif,” ujarnya.

Sejalan dengan itu, Kepala SKK Migas Djoko Siswanto menyatakan, percepatan perizinan dan penguatan rantai suplai menjadi dua fokus utama Rakor Dukbis 2025.

SKK Migas dan KKKS tengah menyusun Grand Design Dukungan Bisnis 2026 yang mengintegrasikan agenda peningkatan produksi, efisiensi biaya, tata kelola rantai suplai, pengembangan masyarakat, dan keberlanjutan operasi.

“Birokrasi perizinan yang panjang dan lintas sektor, mulai dari izin lingkungan, pertanahan, kawasan hutan, hingga kepabeanan masih menjadi tantangan kita bersama. Percepatan perizinan sangat menentukan, karena keterlambatan administrasi bisa menggeser jadwal pengeboran dan waktu onstream proyek strategis,” kata Djoko Siswanto.