loading...
Menurut Ketua Umum Kadin, isu upah minimum merupakan persoalan kompleks yang bersentuhan langsung dengan daya tarik investasi Indonesia. Foto/Dok
JAKARTA - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie menanggapi dinamika gelombang protes dari kalangan buruh terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 . Menurutnya, isu upah minimum merupakan persoalan kompleks yang bersentuhan langsung dengan daya tarik investasi Indonesia di kancah global.
Anindya mengakui bahwa persoalan besaran upah selalu memicu perdebatan antara pihak pengusaha dan pekerja. "Kalau dari dunia usaha (masalah upah minimum) memang pasti selalu ada pro-kontra," kata Anindya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Kamis (15/1).
Baca Juga: Pengusaha Buka Suara Soal Kenaikan UMP DKI Jakarta 2026 Jadi Rp5,72 Juta
"Tapi secara umum, yang paling penting adalah bagaimana daya saing Indonesia dibanding negara tetangga, baik bagi diri sendiri dan bagi foreign direct investment,” imbuhnya.
Meskipun memahami aspirasi buruh akan kesejahteraan, Anindya mengingatkan bahwa dunia usaha memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keberlanjutan operasional dan iklim investasi. Upah minimum hanyalah salah satu komponen dari keseluruhan beban biaya yang harus dikelola perusahaan.
"Tentunya UMP sangat penting, tapi juga sama pentingnya logistik, energi, dan lain-lain," kata Anindya.
Baca Juga: Daftar UMP 2026 di 36 Provinsi, Siapa Paling Besar?
