Apakah Rumah Anggota DPR-Menteri yang Dijarah dan Dirusak Ditanggung Pemerintah?

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo menegaskan anggaran sebesar Rp900 miliar yang disiapkan pemerintah tidak untuk renovasi rumah pribadi anggota DPR maupun menteri yang menjadi korban perusakan dan penjarahan saat aksi demonstrasi pekan lalu.

"Tidak, tidak (renovasi rumah menteri dan anggota dewan). Jangan menjurus ke sana," ujar Dody saat ditemui di Gerbang Tol Pejompongan, Jakarta, Selasa (2/9).

Baca Juga: 7 Gerbang Tol Dalam Kota Rusak Akibat Demo Ricuh, Ditargetkan Mulai Beroperasi Minggu Depan

Ia menjelaskan, anggaran tersebut secara khusus dialokasikan untuk pemulihan dan perbaikan gedung DPRD serta fasilitas publik yang mengalami kerusakan akibat rangkaian aksi demonstrasi di berbagai daerah di Indonesia.

Menurut Dody, hasil inventarisasi sementara menunjukkan tingkat kerusakan beragam, mulai dari ringan, sedang, hingga berat. “Biayanya total seluruh Indonesia itu kemarin kita hitung sekitar hampir Rp900 miliar. Misalnya Gedung DPRD Makassar, itu kan habis terbakar,” ujarnya.