loading...
BNPP menggelar forum pembahasan penyusunan desain besar transformasi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan bersama kementerian/lembaga (K/L) mitra. Foto: istimewa
JAKARTA - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berupaya membangun tata kelola perbatasan nasional yang lebih terintegrasi, terukur, dan mampu menghubungkan kebijakan dengan pelaksanaan di lapangan. Salah satu upayanya dengan menggelar forum pembahasan penyusunan desain besar transformasi pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan bersama kementerian/lembaga (K/L) mitra.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP Nurdin menjelaskan bahwa transformasi diperlukan untuk mengubah cara pandang, cara kerja, dan sistem pengelolaan perbatasan. Menurutnya, perubahan tersebut penting untuk mengatasi pengelolaan yang masih berjalan secara sektoral.
“Tujuannya agar kita bisa secara terintegrasi berjalan dalam satu arah, satu kerangka, dan satu hasil di dalam pengelolaan batas negara dan kawasan perbatasan secara terpadu,” katanya, Sabtu (12/9/2026).
Baca juga: Kemendagri Percepat Penegasan Batas Desa di 3 Kabupaten di Sultra
Dia mengungkapkan bahwa salah satu persoalan yang perlu dijawab adalah belum optimalnya pelaksanaan Rencana Induk (Renduk) pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan. Karena itu, BNPP perlu membangun mekanisme pengendalian bersama yang tidak hanya mengukur pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memastikan program lintas sektor memberikan manfaat bagi kawasan dan masyarakat perbatasan.
