loading...
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyaluran BSU di Kantorpos KCU Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 guna menjaga daya beli pekerja dan memperkuat perlindungan sosial. Hingga akhir Juli, penyaluran BSU secara nasional tercatat telah mencapai 93,79 persen.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, dari total 15,9 juta pekerja yang memenuhi kriteria, sebanyak 14,95 juta orang telah menerima bantuan. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam merealisasikan program tersebut secara tepat sasaran.
"BSU adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah kepada para pekerja, khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujar Menaker Yassierli dalam agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyaluran BSU di Kantorpos KCU Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam pernyataan yang diterima, Minggu (3/8).
Baca Juga: Dana BSU Bisa Hangus jika Tak Diambil di Kantorpos, Catat Batas Waktunya
Program BSU tahun ini diluncurkan pada Juni 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp10,3 triliun. Setiap pekerja menerima bantuan sebesar Rp600 ribu yang dibayarkan sekaligus untuk dua bulan. Dana BSU bersumber sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan.
