loading...
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam RDPU bersama Baleg DPR RI terkait revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kamis (11/9/2025). Foto/Tangkapan layar YouTube Baleg DPR
JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengatakan, penyebab konflik di Provinsi Aceh bukanlah disebabkan persoalan syariat, melainkan ketimpangan ekonomi. Hal ini ironis mengingat Aceh merupakan provinsi terkaya.
Hal itu diungkapkan JK dalam RDPU bersama Baleg DPR RI terkait revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh di Ruang Rapat Baleg DPR RI, Kamis (11/9/2025). Mulanya, JK mengaku telah mempelajari mayoritas konflik besar di Indonesia itu diakibatkan karena adanya ketidakadilan.
"Mulai dari DI/TII karena merasa tidak masuk dalam struktur walaupun sudah berjuang, kemudian PRRI Permesta merasa bahwa pembangunan di daerah kurang dibanding dengan pusat, nah ini pandangan mereka," tutur JK.
Baca Juga: Puskod FH dan IKA UKI Luncurkan Buku Tentang Resolusi Konflik Aceh
Kata JK, konflik Poso diakibatkan karena ketidakadilan politik. Sementara Aceh, kata JK, merupakan provinsi terkaya sumber daya alam (SDA) di Indonesia, baik gas alam maupun minyak.
