Prabowo: Kementerian Haji Dibentuk Atas Permintaan Arab Saudi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkap bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah dilakukan atas permintaan langsung dari Pemerintah Arab Saudi. Arab Saudi menginginkan koordinasi urusan haji dilakukan antarpejabat setingkat menteri, bukan kepala badan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna dalam rangka satu tahun pemerintahannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).

“Kita mendirikan Kementerian Haji atas permintaan pemerintah Arab Saudi, karena dia bilang ‘kami urusan haji adalah menteri haji jadi kita minta urusannya sama pejabat’, oke ini kepala badan, ndak dia (Arab Saudi) mau menteri, apa boleh buat kita menyesuaikan,” kata Prabowo.

Baca juga: Prabowo Ingin Duit Sitaan Korupsi CPO Rp13 Triliun Disimpan untuk LPDP

Dengan perubahan status kelembagaan tersebut, Prabowo menilai penyelenggaraan haji kini lebih efisien dan transparan. Ia bahkan menyebut biaya haji berhasil diturunkan berkat langkah efisiensi dan tata kelola yang bersih.

“Dan alhamdulillah kita sudah bisa turunkan biaya haji, dan saya minta terus, menteri haji dia tidak hadir karena dia berada sekarang di Arab Saudi berurusuan sama mereka. Saya minta biaya haji harus terus turun, bisa, dengan efisiensi dan pelaksanaan yang bersih,” ujarnya.