loading...
Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa kebijakan pemda harus berdasarkan data dan teori yang teruji. Foto/Istimewa
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri yang juga Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya Muhammad Tito Karnavian menekankan bahwa kebijakan pemerintah daerah ( pemda ) harus berdasarkan data dan teori yang teruji. Tanpa fondasi ilmiah, kebijakan akan sulit terealisasi.
"Teori yang tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan hanya akan menjadi diskusi akademik yang indah, tapi tidak bisa direalisasikan. Sebaliknya, kebijakan tanpa teori dan basis data adalah kebijakan coba-coba. Gubernur dan bupati harus membuat kebijakan berdasarkan teori yang sudah teruji dan data yang kuat," kata Tito dalam keterangan resminya, Senin (10/11/2025).
Tito menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan dan penyeimbang pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik. Ia berharap, kampus tidak hanya menjadi tempat pendidikan, tetapi juga aktif memberikan masukan berbasis ilmiah kepada pemerintah.
Baca Juga: Yudi Purnomo: Cerita Jujur Bisa Selamatkan Orang yang Kena OTT KPK
"Perguruan tinggi terdiri dari orang-orang dengan kapasitas intelektual tinggi yang bisa mengubah budaya masyarakat. Karena itu, universitas harus sering memberi masukan berdasarkan referensi dan data ilmiah yang akurat," ujarnya.
Tito menegaskan, perguruan tinggi harus menjadi penyeimbang (counterbalance) dalam kebijakan publik. Bukan oposisi, tetapi mitra strategis yang menyampaikan pandangan objektif dan berbasis riset.
