TransJakarta, Non-Farebox Revenue, dan Masa Depan Transportasi Umum Jakarta

Kusfiardi
Analis Ekonomi Politik

DI TENGAH perdebatan tentang efisiensi fiskal daerah, subsidi transportasi umum kerap disalahpahami sebagai beban anggaran. Padahal, secara ekonomi-politik, subsidi publik semacam itu bukanlah “kerugian”, melainkan investasi sosial yang berdaya gandeng tinggi (multiplier effect) terhadap perekonomian kota.

Data World Bank (2021) menunjukkan bahwa setiap satu rupiah subsidi angkutan umum di Jakarta berpotensi menghasilkan tiga hingga empat rupiah manfaat ekonomi tidak langsung. mulai dari penurunan kemacetan dan polusi, penghematan biaya kesehatan, hingga peningkatan produktivitas tenaga kerja. Dengan kata lain, subsidi bukanlah pengeluaran, melainkan pengembalian sosial jangka panjang yang memperkuat daya saing kota.

Masalah sebenarnya bukan pada subsidi itu sendiri, melainkan pada struktur keuangan operator transportasi publik yang terlalu bergantung pada dua sumber utama: pendapatan tiket yang hanya menyumbang sekitar 20–25 persen dan subsidi dari APBD yang menutup 75–80 persen kebutuhan operasional.

Ketergantungan yang tinggi pada fiskal daerah ini mempersempit ruang inovasi bisnis, terutama bagi PT TransJakarta sebagai tulang punggung mobilitas perkotaan DKI. Padahal, di balik sistem koridor yang luas dan jutaan pengguna hariannya, terdapat potensi ekonomi non-tarif yang belum tergarap secara sistematis.

Potensi non-farebox revenue(pendapatan di luar tiket) sesungguhnya sangat besar. Skema seperti iklan digital di bus dan halte, naming rights pada koridor utama, pengelolaan ruang ritel kecil bagi UMKM, penyewaan ruang untuk co-working pod, penjualan data mobilitas anonim, hingga pengembangan kawasan berorientasi transit (TOD) di atas atau di sekitar halte, semuanya bisa menjadi sumber pemasukan baru. Dengan manajemen yang tepat, potensi ini dapat menghasilkan ratusan miliar rupiah per tahun.