Industri Hasil Tembakau Perlu Dilindungi dari Intervensi Global

JAKARTA - Direktur Centre for Indonesian Social Studies Institute (CISSI), Agus Surono, menilai ancaman terhadap kedaulatan Indonesia tidak hanya datang dalam bentuk fisik atau digital tetapi juga melalui kebijakan global yang dapat melemahkan sektor-sektor strategis nasional.

Salah satu bentuk nyata dari ancaman tersebut adalah tekanan agar Indonesia meratifikasi Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), sebuah kesepakatan internasional yang dinilai berpotensi mengancam keberlanjutan Industri Hasil Tembakau (IHT) nasional.

Agus menyatakan bahwa IHT telah lama menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Sektor ini memberikan kontribusi signifikan melalui penerimaan negara, penyerapan tenaga kerja yang besar, serta menjadi penggerak ekonomi di berbagai daerah, khususnya sentra penghasil tembakau dan cengkeh. Selain itu, sektor ini juga memiliki akar budaya dan sosial yang kuat di masyarakat selama berabad-abad.

"Di tengah manfaat besar yang diberikan oleh IHT, agenda global melalui FCTC justru mengancam keberlanjutan sektor ini," kata Agus dalam pernyataannya, Sabtu (8/8).

Baca Juga: Setor ke Negara Rp240 Triliun, Industri Hasil Tembakau Kini Hadapi Tekanan Berat

Menurutnya, ratifikasi FCTC dapat menjadi pintu masuk intervensi asing dalam penyusunan kebijakan domestik dan membuka celah bagi industri asing untuk menguasai pasar nasional. Ia mencontohkan, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pada Bagian XXI tentang Pengamanan Zat Adiktif, berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi Indonesia.