MBG Buka Akses Gizi di Papua: Dari Dapur Lokal untuk Generasi Sehat Masa Depan

Fimela.com, Jakarta Di wilayah pedalaman Papua, di mana jarak dan keterbatasan infrastruktur kerap menjadi hambatan utama, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir membawa optimisme baru. Melalui komitmen Badan Gizi Nasional (BGN), kolaborasi dengan tokoh masyarakat, dan manfaat yang dirasakan langsung oleh pelajar serta ibu hamil, MBG berupaya memastikan generasi muda Papua memiliki kesempatan setara dalam memperoleh asupan gizi yang layak.

Papua ditetapkan sebagai salah satu wilayah prioritas pelaksanaan program MBG, khususnya di kawasan 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil). Saat melakukan kunjungan kerja ke Nabire, Papua Tengah, Kepala BGN Dadan Hindayana menegaskan pentingnya mempercepat pembangunan dapur MBG di daerah-daerah tersebut.

Hingga Agustus 2025, tercatat sebanyak 101 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi dari target 414 unit di seluruh Papua, baru sekitar 25 persen yang berjalan optimal.

“Di Papua sudah ada sebanyak 101 dari 414 SPPG yang harus ada. Jadi, sudah sekitar 25 persen. Namun, belum menjangkau daerah-daerah yang terpencil,” ujar Kepala BGN Dadan Hindayana.

BGN mengakui masih banyak wilayah Papua yang belum merasakan manfaat MBG karena keterbatasan infrastruktur dan minimnya mitra pelaksana.

“Jarang ada mitra mau masuk di Papua,” ungkap Dadan Hindayana saat menyampaikan tantangan pelaksanaan MBG di tanah Papua.

Tidak hanya membangun infrastruktur dan layanan, BGN juga mengupayakan pendekatan persuasif dan dialog terbuka dengan tokoh adat, agama, dan pemuka masyarakat setempat. Keberadaan dialog ini penting agar program MBG diterima dengan baik, sesuai nilai budaya dan lokalitas. 

Dalam dialog dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan di Papua Tengah, Dadan menekankan bahwa menu MBG harus mengacu pada pangan lokal agar keberlanjutan menjadi mungkin. "Kami ingin membuat menu yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal selain itu kami juga ingin supaya melalui program ini adanya peternak, petani dan nelayan lokal bisa berkembang," katanya. 

Aspek sensitivitas budaya juga diperhatikan: bahan makanan lokal dan menu khas daerah diambil sebagai salah satu cara agar anak-anak mau mengonsumsi makanan tersebut dan masyarakat merasa program ini milik mereka sendiri. 

Sejumlah efek positif sudah mulai terasa di lapangan. Di Papua Tengah, MBG tidak hanya menargetkan siswa, melainkan juga ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. 

Di Papua Pegunungan, program MBG dilaksanakan lima hari dalam seminggu (Senin–Jumat), termasuk pemberian menu yang mencakup sayur, telur, umbi-umbian, daging, dan susu. Semua bertujuan memastikan asupan gizi seimbang. 

Harga per porsi di daerah Papua Pegunungan juga disesuaikan karena faktor biaya bahan pokok yang tinggi. Di Jayawijaya, misalnya, ditetapkan sekitar Rp35.000 per porsi MBG agar kualitas gizi tetap bisa dijaga. 

Manfaat ekonomi juga muncul dari adanya program ini yakni penggunaan bahan baku lokal, penyerapan tenaga kerja di dapur MBG (masak, distribusi, supervisi), hingga dukungan kepada petani dan nelayan lokal, memperkuat efek berganda atas kehadiran MBG. 

Di lembah pegunungan, di atas ketinggian yang menantang, di pulau-pulau terpencil dengan akses yang susah, di sanalah harapan MBG diuji. Keberhasilan program ini di Papua bukan hanya soal angka dan target, melainkan soal janji yang ditepati bahwa setiap anak, ibu hamil, dan warga Papua yang selama ini jauh dari kemudahan, juga layak merasakan manfaat gizi layak, kesehatan yang baik, dan masa depan yang lebih cerah.

Semangat kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah, keterlibatan masyarakat adat, serta fokus pada budaya lokal menjadi pilar agar program ini bukan hanya hadir sesaat, tetapi tumbuh sebagai bagian dari kehidupan masyarakat Papua. Dengan komitmen nyata dan pemenuhan layanan yang semakin merata, MBG di Papua bisa menjadi salah satu kisah sukses dalam upaya merajut harapan generasi muda di tanah timur Indonesia.