Tim Transformasi Reformasi Polri Dinilai sebagai Bentuk Perlawanan Terhadap Presiden

JAKARTA - Langkah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri mendapat kritik dari sejumlah kalangan. Mereka menilai tim tersebut sebagai bentuk perlawanan Kapolri terhadap kebijakan Presiden Prabowo Subianto.

Pengamat Politik dan Militer Universitas Nasional (Unas) Selamat Ginting mengatakan, Kapolri memang memiliki kewenangan untuk mengelola tubuh Polri. Namun, konteks dan momentum politik dari pembentukan tim reformasi internal ini menimbulkan kesan bahwa Kapolri sedang melakukan manuver strategis untuk mempertahankan otonomi institusional Polri. Bahkan sebelum Presiden sempat menjalankan visi reformasinya secara penuh.

“Langkah Kapolri ini dapat dibaca sebagai perlawanan halus terhadap intervensi eksekutif, yang dalam hal ini diwakili oleh pembentukan Komite Reformasi Polri oleh Presiden,” ujarnya, Selasa (23/9/2025).

Baca juga: Deretan 52 Pati dan Pamen di Tim Transformasi Reformasi Polri

Dengan membentuk timnya sendiri terlebih dahulu, kata Selamat, Kapolri mencoba untuk menetapkan kerangka reformasi berdasarkan parameter internal, bukan berdasarkan kehendak eksternal yang diinisiasi oleh Presiden baru.