PDIP dan PKS Didorong Jadi Oposisi Kritisi Kebijakan Pemerintah

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) dan Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) didorong menjadi oposisi untuk mengawasi dan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Mekanisme checks and balances antara lembaga legislatif dengan eksekutif dinilai harus dihidupkan.

“Harus efektif, harus fungsional. Kita tidak boleh berasumsi bahwa semua kebijakan eksekutif itu bagus semua,” kata peneliti senior politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. R. Siti Zuhro dalam podcast To The Point Aja! di YouTube SindoNews dikutip pada Minggu (21/9/2025).

“Kalau bagus semua, lah kalau pas jelek merugikan negara bangsa, merugikan rakyat, siapa yang harus melakukan koreksi? Nah, DPR diadakan untuk melakukan fungsi pengawasan secara konstruktif kepada eksekutif,” kata wanita yang akrab disapa Wiwiek itu.

Baca juga: PDIP Pecat Wahyudin Moridu Buntut Viral Video Mau Rampok Uang Negara

Dia menjelaskan, sistem presidensial Indonesia ini akan kuat ketika menghadirkan checks and balances. “Tentu harus dibenahi dulu fraksi yang ada di DPR. Idealnya ada dua fraksi saja. Jadi fraksi untuk pendukung pemerintah yang paralel dan yang oposisi,” ujarnya.

“Dalam bahasa demokrasi kosakata itu memang sudah tepat. Tidak bisa penyeimbang apa gitu ya, oposisi gitu ya. Artinya di luar pemerintah. Kerjanya apa? Untuk memberikan masukan secara kritis,” tambahnya.