Polemik Sirene dan Strobo, Pengamat Sarankan Pejabat Selain Presiden dan Wapres Tidak Perlu Dikawal

JAKARTA - Pengamat transportasi publik Djoko Setijowarno menyarankan pejabat negara selain Presiden dan Wakil Presiden ( Wapres ) tak perlu diberikan pengawalan di jalan. Hal itu buntut penolakan masyarakat terhadap penggunaan sirene dan strobo.

"Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden," ujarnya kepada wartawan, Minggu (21/9/2025).

Menurutnya, penolakan masyarakat terhadap penggunaan sirene dan strobo itu tidak hanya sekadar ketidaknyamanan, tetapi memiliki dampak serius. Hal ini memicu kampanye kesadaran, petisi, dan protes di media sosial.

Baca Juga: Panglima TNI Larang Pengawalnya Pakai Strobo dan Sirene: Mengganggu Saya Juga

"Masyarakat semakin vokal menuntut penegakan hukum yang lebih ketat dan penggunaan strobo yang bertanggung jawab. Intinya, penggunaan sirene dan rotator yang tidak sesuai aturan menciptakan ketidakadilan, mengganggu ketenangan, dan pada akhirnya merusak esensi dari tujuannya sebagai alat keselamatan," tuturnya.