loading...
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Senin (22/9/2025). Pembentukan tim mendapatkan kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil karena tidak libatkan unsur masyarakat. Foto: Dok Sindonews
JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Senin (22/9/2025). Pembentukan tim ini mendapatkan kritik dari Koalisi Masyarakat Sipil karena tidak libatkan unsur masyarakat.
Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Research Institute (PVRI) Usman Hamid mengatakan, hingga saat ini wacana Tim Reformasi Polri belum jelas baik dari pemerintah maupun Polri. Bahkan, tim tersebut belum melibatkan unsur masyarakat.
Baca juga: Kapolri Bentuk Tim Transformasi Reformasi Polri, Kalemdiklat Jadi Ketua
"Pembentukan Komisi Reformasi Polri yang direncanakan pemerintah belum terlihat memiliki kejelasan konsep dan tujuan yang jelas, termasuk dalam pelibatan unsur masyarakat," ujar Usman, Senin (22/9/2025).
Dia juga mengkritik tim Transformasi Reformasi Polri yang baru dibentuk. Jika tim itu hanya berisi nama-nama perwira yang berasal dari Korps Bhayangkara maka tujuan agenda reformasi Polri akan sulit tercapai.
"Sulit berharap agenda reformasi Polri akan bermakna besar bagi masyarakat. Apalagi akar permasalahan di tubuh kepolisian sebenarnya juga bersumber dari kebijakan pemerintahan yang di mata masyarakat dirasakan tidak adil," ungkapnya.
Dia mengkhawatirkan tim bentukkan Kapolri yang tidak melibatkan unsur masyarakat tidak akan berjalan transparan. Dengan demikian, berdampak bahwa kelembagaan polisi bisa dibenahi.
